Artinya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentengan dengan peraturan yang berada di atasnya. ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan, 1 Memahami mengapa DPD mengajukan usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengetahui usulan DPD terkait penguatan lembaga perwakilan dalam agenda amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mengetahui dan memahami konsep ideal lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta- . UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia berkedudukan sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memiliki beberapa sifat. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MenurutBivitri, tahapannya memang rumit dalam melakukan amandemen konstitusi. Tidak seperti mengubah undang-undang yang bisa kapan saja dilakukan jika perlu. Sebab, perubahan UUD 1945 dapat mempengaruhi konteks kenegaraan di Indonesia. "Karena konstitusi itu fundamental negara. Ini terkait desain kelembagaan, hak asasi manusia. 12 Terbuka. UUD 1945 bukalah sistem pemerintahan yang akan mengekang dan terlalu kaku, namun bisa menerima segala anjuran, arahan dan masukan yang bersifat positif dan membangun seperti dasar hukum komisis yudisial. Berdasarkan definisi dan sifat UUD 1945 di atas, fitur utama dari UUD tercantum di bawah ini. UUD1945 boleh diubah pada bagian batang tubuh (pasal-pasalnya), melalui amandemen. Yang tidak boleh diganti adalah bagian Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal Pancasila. Selama ini, UUD 1945 telah di-amandemen sebanyak 4 (empat kali). Pembahasan: Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara atau konstitusi Indonesia. Uad8P.

bagian yang tidak boleh diubah dalam uud 1945 ialah